denet

Enjoy share
 
IndeksIndeks    FAQFAQ  PencarianPencarian  PendaftaranPendaftaran  AnggotaAnggota  GroupGroup  LoginLogin  

Share | 
 

 HUMAN TRAFFICKING

Topik sebelumnya Topik selanjutnya Go down 
PengirimMessage
SepTa Guevara
Tukang Komentar
Tukang Komentar


Jumlah posting : 186
Age : 29
Location : JEMBER MY TOWN
Registration date : 09.10.07

PostSubyek: HUMAN TRAFFICKING   Thu Oct 11, 2007 3:23 am

"BANDUNG, (PR).-
Dua tersangka pelaku trafficking (jual beli manusia) berhasil diamankan Polres Bandung. Mereka dibekuk di rumahnya masing-masing, setelah ada laporan dari para korban yang berhasil melarikan diri dari Palembang.”Dua tersangka itu adalah RD alias Farida dan EI alias Windi. Mereka kini diamankan di Mapolres Bandung,” kata Kasat Reskrim Polres Bandung, AKP Agus Setiawan, Senin (14/8).Berdasarkan keterangan yang diperoleh ”PR”, kejadian ini telah berlangsung tepat setahun lalu. Farida, seorang tersangka, sengaja menawarkan pekerjaan kepada Yayah Rosyita. Kebetulan saat itu Yayah tengah mencarikan pekerjaan untuk anaknya, Inne Widya (27). Pekerjaan sebagai pelayan pada kafe di Jakarta adalah iming-iming yang dikatakan Farida kepada calon korbannya."

Ini merupakan salah satu contoh dari bentuk perdagangan manusia...ngeri g seh klo ngliatnya???. Ya pasti ngeri lah..apalagi klo hal ini menimpa sodara atau tetangga kita.

Perdagangan manusia merupakan tindak kejahatan yang bukan biasa (extra ordinary), terorganisir (organized), dan terjadi antar negara (transnational) sehingga perdagangan orang masuk dalam kelompok TOC (Transnational Organized Crimes). Dalam praktek perdagangan orang sekarang ini dilakukan dengan modus operandi yang canggih sehingga diperlukan ada pengaturan hukum secara khusus pula dimana pengaturan hukum tidak saja rumusan pemidanaan saja namun meliputi pula aspek pencegahan, perlindungan, rehabilitasi, repatriasi, dan reintegrasi sosial. Oleh karenanya dalam RUU PTPPO substansinya bukan saja kriminalisasi perbuatan, namun juga mencakup pemenuhan (to fulfill), Perlindungan (to protect), dan pemajuan (to promote) hak-hak korban, sebagai tindakan pemerintah malaksanakan hak asasi manusia.

Sebagaimana diketahui, selama ini, tindak pidana perdagangan orang belum dijangkau oleh peraturan perundang-undangan nasional karena peraturan perundang-undangan yang ada telah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan perkembangan hukum internasional. Misalnya larangan mengenai perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam KUHP Pasal 297 dan pasal 324 KUHP mengatur mengenai larangan perdagangan perempuan dan anak dan larangan memperdagangkan budak. Pasal 297 dan 324 KUHP tersebut substansinya tidak memadai lagi dan belum dapat menjangkau tindak pidana yang sifatnya transnasional dan kejahatan terorganisasi sebagaimana telah ditentukan dalam Konvensi PBB tentang Pemberantasan Kejahatan Transnasional dan Terorganisasi (The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime dan Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children).

Pemerintah menyambut baik keinginan DPR-RI untuk membentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang sebagai RUU inisiatif DPR-RI dalam rangka mewujudkan aspirasi rakyat yang berkembang akhir-akhir ini terhadap maraknya kasus-kasus perdagangan orang. Dengan Surat Pimpinan DPR-RI perihal penyampaian RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RUU PTPPO) telah disampaikan kepada Presiden RI pada tanggal 28 Juli 2006 (Surat Nomor RU.02/6063/DPR-RI/2006) maka dalam waktu 60 hari setelah penyampaian RUU tersebut, pemerintah harus dapat menyelesaikan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas RUU tersebut sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian pada tanggal 28 September 2006, DIM tersebut harus telah diterima oleh Pimpinan DPR-RI.

Mengenai substansi RUU PTPPO, pemerintah sangat sependapat dengan keinginan DPR RI untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang. Secara umum, pemerintah sepakat mengenai isi dari RUU tersebut namun masih ada beberapa hal yang perlu diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya atau dengan RUU yang akan atau sedang dibahas di DPR RI. Pengharmonisan dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya diperlukan agar substansi RUU tidak tumpang tindih dengan peraturan lain demi terciptanya kepastian hukum dan memudahkan implementasi peraturan dikemudian hari. Prosedur ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan pelaksananya (Perpres Nomor 68 Tahun 2005).

Yah, semoga RUU tersebut dapat segera diselesaikan sehingga akan ada perlindungan yang nyata terhadap korban trafficking serta pidana yang setimpal kepada pelaku trafficking...

So, hati2 apabila ada yang menawari pekerjaan kepada anda atau keluarga anda, cari tahu terlebih dahulu kebenarannya untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan.

Sayangilah diri anda,keluarga dan orang disekitar anda, jangan sampai mereka menjadi korban berikutnya.
Kembali Ke Atas Go down
Lihat profil user
 
HUMAN TRAFFICKING
Topik sebelumnya Topik selanjutnya Kembali Ke Atas 
Halaman 1 dari 1

Permissions in this forum:Anda tidak dapat menjawab topik
denet :: Pengetahuan :: Edukasi-
Navigasi: